PEMBUKAAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI BARANG JASA LEVEL-1 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
Jayapura 27 Juli 2026
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme serta kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menyelenggarakan Pelatihan Uji Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 yang diikuti oleh 30 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi strategis pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berintegritas. Oleh karena itu, ASN yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 merupakan langkah awal dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan mampu melaksanakan proses pengadaan secara tepat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Beliau berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan penuh disiplin, semangat belajar, dan komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, etika pengadaan, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengelolaan risiko dalam proses pengadaan. Di akhir pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi sebagai syarat memperoleh Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1.
Melalui pelaksanaan pelatihan ini, diharapkan lahir sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua semakin berkualitas, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
